Di sisi lain, Indonesia tidak sendiri karena sejumlah negara lain—khususnya di Asean — juga tengah berlomba-lomba menawarkan proposal investasi ke pemodal AS. Dia pun menilai Vietnam lebih memiliki iklim investasi yang baik dibandingkan dengan Indonesia.
“Apple saja ke Vietnam. Microsoft ke Thailand. Enggak ke kita loh, padahal kalau dari sisi populasi, kita jauh lebih banyak. Kenapa? Karena lebih prefer ke sana. Jadi kita harus refleksi diri. Lihat iklim investasi kita ini sudah bagus belum dibandingkan dengan yang lain,” ucapnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan pemerintah akan memacu impor minyak mentah dan gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) dari AS.
“Sampai dengan hari ini yang kami hitung adalah LPG dan minyak mentah. Sementara itu, komoditas lainnya di sektor BBM itu belum kami menghitung karena belum ada kebutuhan juga,” kata Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).
Bahlil menyampaikan bahwa neraca perdagangan RI terhadap AS surplus US$14 miliar—US$15 miliar per tahun atau sekitar Rp237,06 triliun—Rp253,99 triliun (kurs Rp16.933 per dolar AS).
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Bahlil untuk melihat potensi apa saja yang bisa dibeli dari AS. Langkah ini merupakan salah satu bentuk negosiasi yang akan ditawarkan ke AS setelah Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32%
“Kita tahu bahwa impor minyak mentah [dan LPG] kita kan cukup besar. Nah, ini yang sedang kami kaji untuk dijadikan sebagai salah satu komoditas yang bisa kita beli di Amerika,” ujar Bahlil.
Dalam perkembangan lain, saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan skenario untuk mengeksekusi rencana pembangunan kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari (bph), yang sebagian bakal didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurut Bahlil, kebutuhan persis investasi untuk kilang berkapasitas 1 juta bph masih dihitung. Terlebih, target tersebut naik dari rencana awal untuk membangun kilang minyak berkapasitas 500.000 bph.
Namun, dengan asumsi perhitungan untuk satu kilang berkapasitas 500.000 bph saja, Bahlil menyebut investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar US$12,5 miliar—US$13 miliar (sekitar Rp206,90 triliun—Rp215,18 triliun asumsi kurs saat ini).
Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk membuat kilang berkapasitas kecil sekitar 60.000 bph, tetapi berjumlah banyak. Skenario ini, menurut Bahlil, menelan investasi yang lebih ringan untuk tiap unitnya dibandingkan dengan membangun satu unit dengan kapasitas raksasa. Untuk perhitungan 60.000 bph, investasi yang butuhkan sekitar US$600 juta—US$700 juta.
“Jadi kalau kita compare menjadi 500.000 bph itu tidak lebih dari US$6 miliar,” kata Bahlil belum lama ini.
Skema tersebut, lanjut Bahlil, menggunakan metode pembangunan per titik atau spot. Dia menyebut saat ini pemerintah sedang melakukan studi terhadap negara-negara yang sudah memakai skenario tersebut, khususnya di wilayah Amerika Latin dan Afrika.
Dengan asumsi pembangunan per spot, kata Bahlil, proyek kilang dengan kapasitas kumulatif 1 juta bph kemungkinan akan dibangun secara tersebar di banyak lokasi di Tanah Air.
“Iya, karena begini, negara kita ini kan negara kepulauan. Negara kepulauan yang memang kita harus mempertimbangkan aspek logistik. Nah, kita lagi menghitung apakah memang lebih ekonomis dan tepat di satu tempat, atau kita akan buat per spot-spot,” jelasnya.
(mfd/wdh)
