Fitch mencatat bahwa utang bruto perusahaan non-keuangan publik di Indonesia mencapai sekitar 5% dari PDB pada 2024, sehingga peningkatan pembiayaan melalui Danantara bisa semakin menambah beban utang.
Selain itu, mekanisme pendanaan Danantara yang bergantung pada pengalihan dividen BUMN dan penghematan anggaran negara juga dinilai belum memiliki transparansi yang cukup. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, utang yang diambil melalui skema ini berpotensi membebani neraca fiskal pemerintah.
Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan meningkat menjadi 2,5% dari PDB pada 2025, naik dari 2,3% pada 2024. Peningkatan defisit ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan belanja publik, termasuk program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur.
Namun, di sisi lain, penerimaan negara masih menjadi salah satu tantangan terbesar. Fitch memproyeksikan rasio penerimaan terhadap PDB Indonesia hanya mencapai rata-rata 14,3% pada 2025-2026, jauh di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB, yang sebesar 21,2%.
“Rendahnya rasio penerimaan ini mencerminkan tantangan dalam meningkatkan pendapatan negara, terutama setelah keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” tulis Fitch.
Fitch juga mencatat bahwa rendahnya penerimaan negara turut berkontribusi terhadap tingginya rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan. Lembaga ini memperkirakan rasio tersebut akan mencapai 15,6% pada 2026, jauh di atas rata-rata negara dengan peringkat BBB, yang hanya 8,4%.
Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, tetapi Fitch menilai target ini sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang signifikan. Saat ini, kebijakan utama yang diusung pemerintah mencakup program makan gratis, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi komoditas, serta pengembangan kendaraan listrik dan baterai.
Namun, Fitch menilai bahwa tanpa perbaikan struktural dalam hal investasi, produktivitas, dan daya saing ekonomi, mencapai target pertumbuhan tersebut akan menjadi tantangan besar.
(rtd)
