Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan hal ini dipengaruhi oleh tiga hal, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, efisiensi anggaran pemerintah, dan insentif tarif listrik.
Dia merinci, Indonesia mengalami angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tinggi di sektor padat karya.
“Bahkan di sektor hilirisasi industri ada beberapa perusahaan salah satunya PT Gunbuster Nickel Industry yang mengalami kendala dari sisi produksi olahan dan itu bisa berdampak pada pendapatan masyarakat terutama di daerah Sulawesi,” ujar Bhima kepada Bloomberg Technoz, Jumat (28/2/2025).
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat 77.965 orang tenaga kerja yang terdampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada periode Januari-Desember 2024.
Angka itu meningkat 20,21% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan 64.855 orang pada periode Januari-Desember 2023.
Kedua, adalah efisiensi anggaran pemerintah. Menurut Bhima, kebijakan tersebut akan berdampak pada pendapatan pelaku usaha di sektor akomodasi, perhotelan, sewa kendaraan dan sebagainya.
Ketiga, insentif berupa tarif listrik yang akan berakhir pada Februari 2025. Hal ini dinilai akan membuat masyarakat menahan diri untuk melakukan konsumsi dan lebih banyak menabung.
(dov/roy)
