Salah satu upaya yang sedang dibahas adalah memperkuat kesepakatan dengan Belanda terkait pembatasan layanan pemeliharaan peralatan cip di China. Pada era Biden, kedua negara telah mencapai kesepakatan informal, tetapi setelah kemenangan Trump, Belanda menunda penerapan kebijakan tersebut. Tanpa pemeliharaan rutin, peralatan manufaktur cip dari ASML dan perusahaan lain dapat kehilangan fungsinya dalam memenuhi standar produksi semikonduktor.
Selain itu, beberapa prioritas dari tim Biden kini telah diserahkan kepada Dewan Keamanan Nasional Trump. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah melarang perusahaan memori cip China, ChangXin Memory Technologies Inc, untuk membeli teknologi AS. Langkah ini sebelumnya sempat dipertimbangkan oleh Biden, tetapi ditolak karena adanya penolakan dari Jepang.
Pemerintahan Trump juga berupaya memperketat pembatasan terhadap Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), mitra utama Huawei dalam produksi cip. Biden telah memblokir pengiriman ke beberapa fasilitas SMIC, tetapi masih mengizinkan pengecualian pada kasus tertentu. Pejabat Trump khawatir bahwa celah ini memungkinkan SMIC untuk mendapatkan alat yang akhirnya digunakan di fasilitas yang dibatasi.
Pemerintahan baru ini juga mempertimbangkan pembatasan lebih lanjut terhadap penjualan cip yang dirancang khusus oleh Nvidia untuk China. Beberapa pejabat Biden sebelumnya ingin menerapkan aturan yang lebih ketat sebelum meninggalkan jabatannya, tetapi Menteri Perdagangan saat itu, Gina Raimondo, menolak melanjutkan kebijakan tersebut.
Selain itu, aturan tentang "difusi AI" yang diterapkan pada minggu terakhir pemerintahan Biden juga menjadi sorotan. Regulasi ini membagi dunia ke dalam tiga kategori negara dan menetapkan batas maksimum untuk daya komputasi AI yang dapat diekspor ke masing-masing wilayah. Kebijakan ini berdampak luas, mulai dari pengembangan pusat data di Asia Tenggara hingga Timur Tengah, dan mendapat kritik keras dari perusahaan seperti Nvidia. CEO Nvidia, Jensen Huang, bahkan menyatakan harapannya bahwa Trump akan menerapkan kebijakan regulasi yang lebih longgar.
Namun, Gedung Putih saat ini justru berupaya menyederhanakan dan memperkuat aturan tersebut. Salah satu gagasan yang sedang dipertimbangkan adalah menurunkan ambang batas daya komputasi yang dapat diekspor tanpa lisensi. Di bawah regulasi saat ini, produsen cip hanya diwajibkan melaporkan ekspor hingga 1.700 unit GPU ke sebagian besar negara. Pejabat Trump ingin menurunkan angka tersebut, yang berarti memperluas cakupan izin ekspor dan memperketat kontrol terhadap distribusi teknologi AI.
Meski demikian, regulasi baru ini kemungkinan baru akan diberlakukan dalam beberapa bulan ke depan, seiring dengan pengisian posisi strategis dalam pemerintahan Trump. Masih belum jelas apakah sekutu AS, seperti Jepang dan Belanda, akan lebih bersedia mengikuti kebijakan ini di bawah kepemimpinan Trump dibandingkan saat era Biden.
(bbn)
