Tory menilai keberadaan patwal yang selalu mengawal pejabat bisa memicu kecemburuan sosial. Selain itu, usulan serupa juga datang dari Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, tidak semua pejabat negara perlu mendapatkan pengawalan seperti Presiden dan Wakil Presiden. Jika alasan utama penggunaan patwal adalah untuk mengejar waktu rapat, Djoko menilai hal tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan layanan transportasi umum yang kini telah mencakup 89,5 persen wilayah Jakarta.

Saat ini, transportasi umum di Jakarta sudah cukup beragam, mulai dari ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT, hingga MRT.

(dec/del)