Setelah kabinet keamanan tingkat tinggi menerima kesepakatan tersebut pada Jumat (17/1/2025), kesepakatan ini mendapat persetujuan dari seluruh kabinet, meskipun ditolak oleh beberapa anggota sayap kanan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Gencatan senjata dan pertukaran sandera pertama dengan tahanan Palestina akan dimulai sehari sebelum pelantikan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari. Kesepakatan ini juga mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Baik Trump maupun Presiden Joe Biden mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan sebelum serah terima jabatan Presiden AS.
Sebagai tanda awal gencatan senjata dimulai pada Minggu, Kementerian Kehakiman Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan pada hari pertama, dengan imbalan sandera Israel. Nama-nama tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada warga untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas pembebasan tahanan tertentu.
Sebelumnya gencatan senjata terancam batal karena Netanyahu menuduh Hamas mengingkari beberapa komitmen, sebelum rincian akhir diselesaikan.
Berdasarkan ketentuan kesepakatan tersebut, Hamas secara bertahap akan membebaskan 33 dari sekitar 98 sandera yang masih berada di Gaza, di mana banyak di antaranya telah meninggal. Militer Israel akan menarik diri dari daerah berpenduduk di Jalur Gaza dan membebaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina.
Kesepakatan ini dimediasi oleh Qatar dan Mesir karena para pejabat AS yang terlibat, dilarang oleh hukum AS untuk melakukan kontak langsung dengan Hamas. Kesepakatan ini membayangkan negosiasi lebih lanjut antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perang yang dimulai pada Oktober 2023, meskipun persyaratannya masih harus dinegosiasikan.
Bursa saham Israel menguat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir untuk mengantisipasi gencatan senjata. Bursa utama di Tel Aviv naik 4,4% minggu ini dalam mata uanga dolar, salah satu kinerja terbaik secara global.
Shekel berakhir 1,4% lebih tinggi terhadap dolar pada Jumat. Obligasi dolar Israel termasuk yang berkinerja terbaik di pasar negara berkembang.
Kewaspadaan Israel
Di dalam negeri Israel, ada banyak kewaspadaan mengenai gencatan senjata, di mana banyak politikus mengatakan perang harus terus berlanjut sampai Hamas hancur total.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich, anggota sayap kanan paling senior dari koalisi Netanyahu, menyebut kesepakatan itu sebagai "bencana yang akan membahayakan keamanan Israel," sebelum ia mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri.
Pada Kamis (16/1/2025), Menkeu tersebut mengatakan syarat yang jelas agar tetap berada di pemerintahan adalah janji bahwa Israel akan kembali berperang "dengan kekuatan besar, dalam skala penuh dan dalam konfigurasi baru hingga meraih kemenangan penuh." Ia juga ingin Israel memiliki kontrol atas bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.
Itamar Ben Gvir, pemimpin partai garis keras Israel, Jewish Power, mengancam akan keluar dari koalisi Netanyahu secepatnya setelah kesepakatan itu disetujui oleh kabinet. Ia bersedia kembali jika pertempuran berlanjut setelah tahap pertama gencatan senjata, yang diperkirakan akan berlangsung selama 42 hari.
Sebelum pemungutan suara kabinet digelar, Menteri Luar Negeri Gideon Saar mengatakan, ada alternatif selain kekuatan militer untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza. "Gencatan senjata akan memungkinkan perencanaan operasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan perang — jika kita tidak mencapainya melalui diplomasi atau cara lain," ungkapnya.
Pejabat Israel lainnya, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan bahwa perundingan untuk mengakhiri konflik sepenuhnya akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata, di mana saat itu Hamas akan memilih untuk menyetujui tujuan perang Israel, termasuk membersihkan Gaza dari organisasi mereka.
Namun, baik Saar maupun pejabat tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dapat membujuk Hamas untuk melepaskan kekuasaannya.
Pada saat yang sama, Mahmoud Abbas, Kepala Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, mengatakan bahwa kelompok tersebut telah "menyelesaikan semua persiapan untuk memikul tanggung jawab penuh" di Gaza. Namun, tidak ada rencana pasca-perang untuk memerintah wilayah tersebut yang muncul ke publik.
Hamas menyerbu Israel pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 250 orang. Israel membalasnya dengan perang udara dan darat yang intens hingga menghancurkan daerah kantong tersebut dan menewaskan lebih dari 46.000 orang, kata Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, tanpa membedakan pejuang dan warga sipil. Menurut Israel, jumlah korban tewas dari pihak Palestina mencakup hampir 20.000 pejuang, sebagian besar dari Hamas.
(bbn)
