Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya bersuara tegas tentang status keanggotaan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya pada partai berlambang kepala banteng tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi bersama putera sulungnya, Gibran Rakabuming Raka; dan menantunya, Bobby Nasution tak lagi berstatus kader. Hal ini terjadi meski ketiganya mungkin masih memiliki atau menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.
"Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto, Rabu (04/11/2024).
"[Jokowi] sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktik-praktik politiknya."
Dia mengatakan, status Jokowi dan Gibran hilang pada saat keduanya berseberangan dengan PDIP pada saat Pemilu 2024. Kala itu, PDIP kukuh untuk mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Sedangkan, Jokowi justru ditengarai memberikan endorsemen besar bagi pesaing PDIP yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, pencalonan Gibran pun sangat penuh kecurangan dengan merujuk pada sanksi etik terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang juga berstatus sebagai paman wali kota Solo tersebut.
Demikian pula dengan Bobby, kata Hasto, kehilangan statusnya sebagai kader PDIP ketika justru maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2024. Hal itu pun dipertegas dengan masuknya Bobby menjadi kader Partai Gerindra. Pada Pilkada Sumut, PDIP sendiri mengusung petahana Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.
Menurut Hasto, Jokowi dan keluarganya sudah berseberangan dengan semangat PDIP karena cenderung memiliki ambisi kekuasan tanpa batas.
Toh, sikap tegas PDIP juga nampak pada saat DPC PDI Solo meminta Gibran mengembalikan KTA pada saat maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024. Dalam surat tersebut, PDIP juga telah memberitahukan tentang keanggotaan Gibran otomatis berhenti.
"Ketika seseorang telah melupakan suatu ide gagasan cita-cita kolektif yang membentuknya dan kemudian membangun suatu rezim kekuasaan dengan segala cara," ujar Hasto.
(red/frg)
