Bloomberg Technoz, Jakarta - Status keanggotaan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum jelas. Sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng tersebut memberikan isyarat Jokowi dan putera sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader karena berseberangan sikap politik sejak Pemilu 2024.
Akan tetapi, PDIP hingga saat ini memang belum pernah mengeluarkan pernyataan dan membuka keputusan internal partainya terhadap Jokowi dan Gibran.
Hal ini berbeda dengan sikap PDIP terhadap kader lainnya yang langsung dipecat usai dianggap berkhianat; salah satunya Effendi Simbolon yang dianggap mendukung jagoan KIM Plus Ridwan Kamil-Suswono. Padahal PDIP mengusung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta.
Jokowi pun akhirnya memberikan petunjuk tentang statusnya di PDIP. Meski tak lugas, dia memberikan indikasi belum dipecat atau dikeluarkan oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Dia masih memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
“Ya masih [menyimpan KTA PDIP],” ucap Jokowi ketika ditemui awak media di Solo, dikutip dari tayangan Youtube, dikutip Rabu (4/12/2024).
Jokowi memilih diam dan tidak menjawab ketika mendapatkan pertanyaan apakah dirinya masih menjadi kader PDIP atau sudah tidak. Dirinya juga sedikit tersenyum ketika pertanyaan tersebut dilontarkan.
Pada umumnya, partai akan menarik atau meminta kadernya mengembalikan KTA saat ingin keluar dari keanggotaannya. Demikian pula, saat partai memutuskan untuk mengeluarkan atau memecat anggotannya tersebut.
Sebelumnya, juru bicara PDIP Chico Hakim juga belum tegas menyebut status keanggotaan Jokowi di partai tersebut. Meski demikian, dia memberikan sinyal kader PDIP yang sempat diusung pada Pilkada Solo dan Pilkada DKI Jakarta tersebut sudah bukan lagi anggota.
“Tidak semua langkah, keputusan partai itu jadi konsumsi publik,” ucap dia kepada awak media akhir pekan lalu.
“Kita bisa lihat dari apa yang terjadi sekarang, kalau ada hubungan kader dengan partainya tidak seperti itu [berbeda sikap politik di Pemilu dan Pilkada 2024].”
(azr/frg)
