Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, dan mencap pengusaha teknologi tersebut sebagai "arogan" dan tidak tahu diri.
"Ini adalah seorang pria yang memilih ego dan menunjukkan kekerasan di atas akal sehat. Saya pikir orang Australia akan menggelengkan kepala ketika mereka berpikir bahwa miliarder ini siap untuk pergi ke pengadilan memperjuangkan hak untuk menabur perpecahan dan menunjukkan video kekerasan yang sangat menyedihkan," kata Albanese dalam sebuah wawancara dengan Sky News pada Selasa.
Komisioner eSafety Australia memerintahkan perusahaan-perusahaan media sosial termasuk X dan Meta Platforms Inc--operator Facebook, WhatsApp dan Instagram--untuk menghapus video grafis yang menunjukkan penusukan seorang uskup di sebuah gereja di Sydney minggu lalu.
Namun, meskipun beberapa perusahaan mematuhinya, juru bicara X mengatakan dalam sebuah pernyataan publik bahwa komisioner "tidak memiliki wewenang untuk mendikte konten apa yang bisa dilihat oleh pengguna X secara global."
Penolakan tersebut telah memicu reaksi keras dari anggota parlemen Australia dan seruan baru untuk pembatasan yang lebih luas yang menargetkan perusahaan media sosial, termasuk undang-undang misinformasi yang telah disahkan oleh pemerintah Australia selama setahun terakhir.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, juru bicara Komisioner eSafety mengatakan bahwa sidang pengadilan kedua diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang untuk memutuskan apakah perintah sementara akan diperpanjang. Hal itu kemungkinan akan diikuti oleh sidang terakhir, di mana komisaris akan mencari perintah permanen dan hukuman perdata terhadap X, kata juru bicara tersebut.
(bbn)
