Bloomberg Technoz, Jakarta - Kartu Kredit Pemerintah (KKP) fisik akan diluncurkan Bank Indonesia (BI) pada Mei 2023. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) menilai peluncuran KKP fisik ini terlalu cepat.

Direktur Eksekutif AKKI, Steve Marta menilai teknis dari KKP ini belum jelas. Meski demikian, Steve mengatakan, KKP tetap jadi kebutuhan karena Indonesia memerlukan independensi. Tidak hanya KKP, namun untuk sistem pembayaran secara keseluruhan.

"Yang belum jelas adalah teknisnya, karena dimintanya cepat sekali bulan Mei ini harus sudah keluar. Memang harusnya ada perencanaan yang lebih detail dan lebih matang," kata Steve kepada Bloomberg Technoz, Jumat (17/3/2023).

"Apakah nantinya kalau KKP mau keluar Mei, sesuatu yang akan dimudahkan secara massal tapi nantinya tidak dapat bersaing dengan kondisi sekarang ini," Steve menegaskan.

Apabila KKP tidak bisa bersaing dengan internasional ataupun cara lama, dikhawatirkan masyarakat akan menjadi kecewa dan kembali dan menggunakan sistem yang ada sekarang.

Sehingga menggunakan standar nasional akan lebih baik dan kebutuhan dalam negeri bisa diatasi. Ia menegaskan, jangan asal punya namun pada akhirnya tidak mampu bersaing.

Pada tahun lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik. Jokowi menilai keberadaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pembayaran belanja pemerintah.

Hal itu diamini oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto. Ia memastikan kartu kredit pemerintah tidak menggunakan visa dan mastercard, melainkan gerbang pembayaran nasional (GPN).

Kebijakan ini selaras dengan arahan presiden. "Tahun ini kita proses KKP domestik dengan kartu fisik, sekarang progresnya itu kira-kira 92%, ini kita sudah, launching bulan Mei, kita tetap pakai GPN," tuturnya.

(krz/wep)