REAL COUNT PILPRES 2024

Diperbarui: 23 Feb 2024 | 20:00 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Data Masuk: 75.26%

01. Anies - Muhaimin

24.06%

02. Prabowo - Gibran

58.89%

03. Ganjar - Mahfud

17.05%

QUICK COUNT PILPRES 2024

01. Anies - Muhaimin
25.21%
02. Prabowo - Gibran
58.06%
03. Ganjar - Mahfud
16.73%

Data Masuk: 99.9%

01. Anies - Muhaimin
25.13%
02. Prabowo - Gibran
58.51%
03. Ganjar - Mahfud
16.36%

Data Masuk: 100%

01. Anies - Muhaimin
25.06%
02. Prabowo - Gibran
59.08%
03. Ganjar - Mahfud
15.86%

Data Masuk: 100%

Disclaimer: Bloomberg Technoz bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk menampilkan hasil hitung cepat atau quick count. Lembaga-lembaga tersebut sah secara hukum dan aturan berdasarkan Keputusan KPU No.1035/2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Tahun 2024. Namun, Bloomberg Technoz maupun Bloomberg Media tidak bertanggung jawab atas validasi data serta hasil hitung cepat dari lembaga survei tersebut.

Logo Bloomberg Technoz

Bulog Bantah Bansos Picu Gangguan Stok Beras di Ritel Modern

Dovana Hasiana
13 February 2024 17:50

Direktur Utama Perum Bulog (Persero) Bayu Krisnamurthi. (Bloomberg Technoz/Dovana Hasiana)
Direktur Utama Perum Bulog (Persero) Bayu Krisnamurthi. (Bloomberg Technoz/Dovana Hasiana)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Perum Bulog (Persero) membantah dugaan bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilanjutkan hingga Juni 2024 memicu hambatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke gerai ritel modern.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan kebijakan bantuan pangan dan penyaluran SPHP direncanakan dengan baik sehingga kebutuhannya tidak bakal tumpang tindih antara satu dengan yang lain.

Menurut Bayu, kebutuhan untuk SPHP dan bantuan pangan sudah diperhitungkan sebagai landasan untuk melakukan pengadaan beras yang dilakukan Bulog, salah satunya melalui impor.

“Tidak [mengganggu], kenapa? Karena baik SPHP maupun bantuan pangan direncanakan bersama-sama dan dialokasikan. Alasan kenapa 2 juta alokasi impor adalah untuk bantuan pangan dan SPHP. Tidak ada alasan bantuan pangan bikin stok atau penyaluran SPHP menjadi lebih sulit,” ujar Bayu dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (13/2/2024).

Dalam kaitan itu, Bulog baru bisa menyalurkan beras SPHP bila ritel modern meminta. Sebab, beras SPHP merupakan beras yang sebagian harganya ditanggung atau mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nantinya, penyaluran SPHP bakal diaudit, sehingga pengadaan harus melalui tata kelola yang baik.

Bongkar muat beras bulog impor dari Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/10/2023). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)