Logo Bloomberg Technoz

ICW Kritik UU Perampasan Aset: Harta Tak Wajar Dihapus

Merinda Faradianti
19 November 2026 18:40

KPK Lelang Aset Rafael Alun, dari Tas Hermes Hingga Rumah Mewah, Berminat (Bloomberg Technoz)
KPK Lelang Aset Rafael Alun, dari Tas Hermes Hingga Rumah Mewah, Berminat (Bloomberg Technoz)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengkritik DPR dan pemerintah pasca pengesahan UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Mereka menyoal beleid baru tersebut justru menghapus aturan perampasan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment serta pemberlakuan asas non-retroaktif.

Kedua hal tersebut dinilai menjadi instrumen penting agar negara dapat menjangkau kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan pejabat, termasuk aset yang berasal dari tindak pidana masa lalu.

Koalisi menyebut draf RUU hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026 justru menghilangkan ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam draf pemerintah pada 2023.


“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas-persis yang diusulkan KPK-draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” tulis koalisi dalam laporannya, dikutip Kamis, (19/11/2026).

Selain menghapus ketentuan kekayaan tidak wajar, draf terbaru juga menaikkan ambang batas perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar. Koalisi menilai kenaikan sepuluh kali lipat tersebut berpotensi membuat aset bernilai menengah tidak dapat dijangkau melalui mekanisme NCB.