DPR Kebut Pengesahan RUU Perampasan Aset, Klaim Tak Ada Desakan
Redaksi
19 November 2026 11:57

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengeklaim, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dilakukan setelah melalui proses pembahasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Dia menegaskan, percepatan pengesahan beleid tersebut bukan karena adanya desakan atau tekanan dari pihak tertentu.
Puan mengatakan, RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah berada dalam pembahasan DPR selama 18 tahun. Sehingga, DPR akhirnya membawa beleid tersebut ke tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna pada Kamis (19:11/2026).
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa. Namun, karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, proses pembahasan RUU tersebut telah mengedepankan partisipasi publik bermakna atau meaningful participation. Puan menuturkan, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
































