Logo Bloomberg Technoz

DPR Usul Bentuk Badan Pengawas Penyadapan

Merinda Faradianti
18 November 2026 17:00

Gedung DPR/MPR. (Dok. mpr.go.id)
Gedung DPR/MPR. (Dok. mpr.go.id)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melontarkan usul untuk membentuk Badan Pengawas Independen terhadap seluruh praktik penyadapan yang dilakukan berbagai aparat penegak hukum. Hal ini diungkap saat Komisi III DPR mulai menggelar rapat pembahasan tentang RUU Penyadapan.

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mengatakan, kewenangan penyadapan yang memiliki dampak besar terhadap privasi dan keamanan pribadi seseorang harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan.

Badan Pengawas, kata dia, tak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan dan audit, tetapi juga harus memiliki peran pencegahan. Pengawasan perlu mencakup seluruh tahapan penyadapan, termasuk penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan hasil penyadapan yang tidak lagi diperlukan.


“Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas,” ujar Wayan dikutip, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, badan pengawas harus dapat memastikan hasil penyadapan digunakan sesuai kebutuhan penegakan hukum. Hasil penyadapan yang telah digunakan, masih tersimpan, maupun yang harus dimusnahkan perlu berada dalam pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan di luar kepentingan yang dibenarkan.