Logo Bloomberg Technoz

Persoalan lainnya adalah Pasal 72 yang mengatur asas non-retroaktif. Ketentuan ini dinilai membatasi kemampuan negara untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana sebelum undang-undang berlaku.

Koalisi juga menyoroti perubahan kelembagaan pengelola aset. Dalam draf 2023, pengelolaan aset berada di bawah Jaksa Agung. Namun, draf 16 November 2026 mengatur pembentukan badan pengelola dan badan pengawas yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden.

Perubahan tersebut dinilai berpotensi menempatkan pengelolaan dan pengawasan aset dalam kendali eksekutif, tanpa jaminan independensi yang secara tegas dikunci dalam undang-undang.

(mef/frg)

No more pages