Logo Bloomberg Technoz

UU Perampasan Aset: Pulihkan Kerugian Negara dan Korban

Merinda Faradianti
19 November 2026 17:30

Habiburokhman. (Foto: Prima/Man via Website dpr.go.id)
Habiburokhman. (Foto: Prima/Man via Website dpr.go.id)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Undang-undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya atau UU Perampasan Aset pada rapat paripurna , Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan sejumlah substansi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu. Salah satu poin utama dalam beleid tersebut adalah perubahan paradigma penegakan hukum.

Kata dia, perampasan aset tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan atau pemenjaraan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana. RUU tersebut memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based (NCB).


“Paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” kata Habiburokhman dalam penyampaian laporan Komisi III DPR RI di rapat paripurna.

Dia menjelaskan, cakupan tindak pidana dalam RUU tersebut tidak hanya korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain. Ruang lingkupnya meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.