RUU Perampasan Aset Segera Disahkan di Paripurna DPR
Merinda Faradianti
18 November 2026 18:20

Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
“Hari ini kami, antara DPR dalam hal ini komisi teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada hari ini dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, pembahasan RUU tersebut telah berlangsung cukup panjang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Komisi III DPR, kata dia, telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak September 2025. Dalam prosesnya, rapat dengar pendapat umum bahkan digelar hampir setiap pekan.
Dia juga mengungkapkan salah satu substansi yang diakomodasi dalam RUU tersebut adalah mekanisme pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana, termasuk korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.





























