Ombudsman Monitor Rencana Kopdes Bikin Klinik Pratama
Nadjwa Dwi Yulianita
19 November 2026 14:00

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti rencana pembentukan klinik pratama di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ombudsman menilai pembentukan fasilitas kesehatan tersebut dapat dilakukan sepanjang telah memiliki dasar aturan dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam mengatakan pihaknya berpegang pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.
"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan, dalam Inpres misalkan, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," ujar Radian, dalam paparannya Rabu (18/11/2026).
Ombudsman akan melihat apakah proses pembentukan klinik pratama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru mengandung dugaan maladministrasi. Sebelumnya, peraturan terkait Klinik Kopdes Merah Putih sendiri telah tertuang dalam Perpres 82 Tahun 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam skema operasionalisasi Kopdes Merah Putih.
Sementara itu pada pasal 77 Perpres Nomor 82 Tahun 2026, Klinik Kopdes Merah Putih diamanatkan presiden untuk membuat Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memberikan dukungan berupa menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan klinik desa.



























