Logo Bloomberg Technoz

Selain itu, RUU Perampasan Aset juga mencakup tindak pidana penipuan dan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Habiburokhman mencontohkan praktik investasi bodong, perdagangan saham ilegal, hingga penipuan berkedok layanan perjalanan umrah dan haji sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan banyak korban. Menurut dia, selama ini pelaku dapat menjalani hukuman penjara, tetapi aset hasil kejahatan yang telah dikumpulkan tidak selalu kembali kepada korban.

“Dia rela masuk penjara tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah ya dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban. Dengan undang-undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat lewat putusan pengadilan,” ujar dia.

Habiburokhman menuturkan, RUU tersebut juga mengatur empat pilar utama, yakni azas dan ruang lingkup, prosedur perampasan aset, tata kelola dan transparansi, serta pemulihan yang berkeadilan.

Pada aspek azas, pelaksanaan perampasan aset harus tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas. Sementara dari sisi prosedur, RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dengan pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun dari sisi tata kelola, pengelolaan aset akan dilakukan secara terpadu oleh badan profesional yang independen dengan dukungan sistem informasi aset. RUU tersebut juga menjamin pengembalian aset kepada korban serta memberikan perlindungan secara proporsional kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR,” ujar Politikus Partai Gerindra tersebut.

(mef/frg)

No more pages