Logo Bloomberg Technoz

DPR Akan Tuntaskan RUU Penyadapan Tahun Ini

Merinda Faradianti
17 November 2026 19:40

Ilustrasi Penyadapan oleh Aparat (Diolah)
Ilustrasi Penyadapan oleh Aparat (Diolah)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan akan menjadi salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026. Kata dia, DPR menargetkan pembahasan beleid tersebut dapat selesai akhir tahun ini.

Hal ini diungkap saat dia memaparkan lima RUU yang diusulkan Komisi III DPR ke dalam Prolegnas Prioritas 2027. Kelima RUU tersebut yakni RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, RUU tentang Penyadapan, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.

Sedangkan RUU Penyadapan, kata Hinca, harus segera diselesaikan dan didahulukan karena menjadi kebutuhan mendesak terutama berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini. Pernyataan ini merujuk pada kasus penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto serta lebih dari 6.000 pejabat, tokoh politik, tokoh agama, pemengaruh, pengusaha, hingga wartawan.


“Khusus mengenai RUU Penyadapan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini,” kata dia dalam rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, Komisi III telah melakukan sejumlah persiapan dalam penyusunan RUU tersebut. Diantaranya diskusi pakar oleh Badan Keahlian pada 21 Januari 2026, dilanjutkan diskusi tim penyusun RUU dengan Wakil Menteri Hukum dan sejumlah akademisi pada 22 Januari 2026. Selain itu, konsultasi publik dalam rangka penyusunan naskah akademik juga telah dilakukan pada 17 Juli 2026.