"PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian. Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap para bandit-bandit agama ini."
"Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jemaah di daerah tersebut," kata dia menegaskan.
Di saat yang sama, Kemenhaj juga melakukan pembersihan izin dan pendataan ulang terhadap seluruh institusi penyelenggara ibadah.
"Sekarang ini kita lagi melakukan pendataan ulang terhadap PPIU, PIHK, KBIH, dan KBIHU. Dari sekitar 3.600-an PPIU, 50 persennya tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup," ungkapnya.
"Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya. Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami," terang Wamenhaj.
(ain)
