Bloomberg Technoz, Jakarta – Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) mengingatkan sejumlah risiko yang mengintai industri pertambangan Indonesia jika kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 dipangkas terlalu drastis. 

Salah satu efek domino yang patut diwaspadai adalah prospek pemenuhan kontrak batu bara yang menjadi berisiko tinggi jika pemerintah menebas persetujuan kuota produksi RKAB tahun depan secara signifikan atau terlambat memberikan persetujuan produksi dan ekspor.

“Kalau ini terjadi, maka perusahaan berpotensi mengalami kesulitan memenuhi volume kontrak dan bahkan menghadapi tuntutan wanprestasi,” ujar Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar saat dihubungi Bloomberg Technoz, Kamis (12/11/2026). 

“Karena pemangkasan RKAB tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari kewajiban kontrak. Jadi, harus betul-betul diatur secara aman di perjanjiannya.”

Penerimaan Berkurang