Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) mengundang 78 wajib pajak badan yang merupakan perusahaan multinasional memiliki keterkaitan dengan bisnis di Indonesia. Hal ini seiring dengan penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15%. 

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan puluhan wajib pajak tersebut merupakan entitas induk maupun anak perusahaan yang telah mendaftarkan diri secara sukarela melalui mekanisme self-assessment.

Mereka nantinya akan menjalankan kewajiban pelaporan khusus terkait penerapan pajak minimum global, termasuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) khusus dan GloBE Information Return.

"Jadi, standar pengisian dan standar pengungkapannya sudah diatur secara setara antara Indonesia dengan negara lain yang menjadi negara entitas induk perusahaan mereka. Ataupun sebaliknya, reciprocal, apabila Indonesia menjadi negara tempat entitas induk perusahaan tersebut berada," kata Bimo dalam Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). 

Ditjen Pajak telah memetakan 8.163 entitas yang masuk dalam cakupan kebijakan ini berdasarkan data Country-by-Country Reports (CbCR) 2023.