Rinciannya, terdapat 37 wajib pajak dalam negeri yang merupakan entitas induk dan 1.721 entitas anak. Sementara itu, untuk entitas luar negeri terdapat 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak.
Bimo meningatkan bahwa, kebijakan GMT berlaku bagi grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal €750 juta atau setara Rp15,17 triliun, dengan asumsi kurs Rp20.230 per euro.
Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen mengenakan pajak minimum sebesar 15% terhadap perusahaan yang masuk dalam cakupan tersebut
Sebelumnya, dalam sosialisasi penerapan GMT pada akhir Oktober lalu DJP mencatat sebanyak 22.662 wajib pajak yang tergabung dalam 1.188 grup usaha terindikasi memenuhi cakupan kebijakan GMT.
Bimo mengatakan, berdasarkan data per 22 Oktober 2026, sebanyak 5.757 wajib pajak atau sekitar 25% dari total tersebut telah melakukan registrasi.
Untuk diketahui, beleid terkait dengan pajak minimum global termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 136 Tahun 2024 sementara tata caranya diatur dalam PER-6/PJ/2026.
Menurut laman DJP terdapat tiga bentuk pajak tambahan yakni IIR (Income Inclusion Rule) yang merupakan pajak tambahan yang dikenakan pada subjek pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk atas bagian pajak tambahan dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah yang dimilikinya secara langsung atau tidak langsung.
Kedua, UTPR (Undertaxed Payment Rule) yakni mekanisme backstop atas bagian pajak tambahan yang belum sepenuhnya dikenakan melalui IIR. Bagian UTPR yang dialokasikan ke Indonesia dikenakan kepada Entitas Konstituen di Indonesia.
Ketiga, DMTT (Domestic Minimum Top-up Tax) Pajak tambahan minimum domestik atas low-taxed profit Entitas Konstituen di Indonesia. DMTT dihitung secara yurisdiksional dan dialokasikan kepada Entitas Konstituen Indonesia yang ETR individualnya kurang dari 15%.
Dalam PER-6/PJ/2026, perusahaan yang tergabung dalam grup perusahaan multinasional (PMN) dapat menjadi Wajib Pajak GloBE apabila grupnya memiliki pendapatan konsolidasi minimal €750 juta atau setara Rp15,14 triliun (asumsi kurs Rp20.193/Euro) dalam sedikitnya dua dari empat tahun pajak sebelum tahun pengenaan GloBE.
Selain itu, wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk pelaksanaan GloBE paling lambat empat bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak GloBE, sebagaimana diatur dalam Pasal 20.
Sementara itu, pajak tambahan yang terutang berdasarkan mekanisme Income Inclusion Rule (IIR), Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT), dan Undertaxed Profits Rule (UTPR) wajib dibayar dan disetorkan paling lambat pada akhir tahun pajak GloBE yang bersangkutan.
Adapun ketentuan pajak minimum global merupakan bagian dari kesepakatan Pilar Dua yang digagas oleh Group of 20 (G20) dan dikoordinasikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Ini juga telah didukung oleh lebih dari 140 negara. Saat ini terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025.
(lav)
