Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal  Pajak (DJP) mengirimkan email resmi kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. 

Hal tersebut dilakukan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengumuman resminya, dikutip Kamis (12/11/2026) tertulis bahwa DJP mengimbau wajib pajak yang menerima email tersebut untuk meneliti, memverifikasi, dan mencocokkan kembali data penghasilan serta bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Apabila terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diminta melakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

"Langkah pembetulan SPT lebih terperinci tercantum pada badan email," tulis DJP dalam pengumumannya.