Bloomberg Technoz, Bogor - Kementerian Keuangan menemukan sebanyak 475.698 wajib pajak orang pribadi terindikasi menghapus bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025. 

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, nilai potensi pajak yang tidak dilaporkan tersebut mencapai Rp2,01 triliun. "Sebagai tindak lanjut, Kantor Pusat DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa email secara serentak kepada wajib pajak yang bersangkutan," kata Bimo dalam Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Lebih lanjut, Bimo mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian DJP, terdapat sekitar 3,72 juta bukti pemotongan PPh yang terindikasi dihapus wajib pajak dari SPT Tahunan tahun pajak 2025.

Penghapusan bukti potong tersebut menyebabkan SPT yang seharusnya berstatus kurang bayar menjadi nihil atau nilai pajak kurang bayar yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan kewajiban sebenarnya.

Secara keseluruhan, DJP mendeteksi sekitar 1,9 juta wajib pajak melakukan hal serupa, termasuk wajib pajak dengan nilai bukti potong di bawah Rp100.000. Namun, dari jumlah tersebut, DJP memprioritaskan 475.698 wajib pajak yang memiliki nilai PPh pada bukti pemotongan minimal Rp100.000 untuk diberikan pengingat agar melakukan pembetulan SPT secara mandiri.