Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) menerapkan dua kebijakan baru terkait perluasan wilayah pungutan pajak pada kuartal ketiga 2026, di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini.

Beberapa di antaranya ialah penerapan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai beroperasi pada 25 September 2026. Kemudian pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 kepada pedagang yang berjualan melalui marketplace atau e-commerce berlaku 1 November 2026. 

Menanggapi kebijakan tersebut, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Riza Annisa Pujarama menilai momentum pemberlakuan kebijakan pajak baru itu kurang tepat karena masyarakat sedang menghadapi kesulitan dalam menghadapi kenaikan harga, terutama harga kebutuhan bahan pokok yang sudah menekan daya beli.

Dia menambahkan, meski data ekonomi pemerintah menunjukkan bahwa jumlah pengangguran rendah, tapi hal itu terjadi karena tenaga kerja lebih banyak terserap di sektor informal yang berpendapatan rendah dan tidak ter-cover perlindungan sosial.

"Jadi setiap pajak itu ada subjek pajaknya. Kalau dari konteks pajak e-commerce itu ada bagian produsen dan konsumen, SPP-TDLN kalau dilihat itu subjeknya konsumen," ujar Riza kepada Bloomberg Technoz, Rabu (11/11/2026).