Pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai sekitar Rp582,2 triliun pada 2026, meningkat dari Rp514,4 triliun pada 2025. Sementara itu, rencana pembayaran bunga utang pada 2027 mencapai sekitar Rp650,3 triliun, atau meningkat hampir 12% dibandingkan perkiraan 2026.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 19% dari target pendapatan negara 2027 sebesar Rp3.435,1 triliun, sekitar 22% dari target penerimaan perpajakan, dan hampir 16% dari keseluruhan belanja negara.
Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan negara yang diterima pemerintah, sekitar Rp19 harus dialokasikan untuk membayar bunga utang saja, belum termasuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.
“Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya bagian anggaran yang sudah terikat untuk kewajiban masa lalu sehingga ruang pemerintah membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program produktif lainnya menjadi lebih terbatas,” kata Josua.
Apalagi, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor sepuluh tahun sempat meningkat menuju 7,7%, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2027 sebesar 6,9%.
Kenaikan imbal hasil tidak langsung meningkatkan bunga seluruh utang karena banyak SBN memiliki kupon tetap. Namun, apabila kondisi tersebut bertahan, biaya penerbitan utang baru dan pembiayaan ulang utang yang jatuh tempo akan meningkat secara bertahap.
“Sebagai ilustrasi, tambahan biaya bunga sebesar satu poin persentase atas penerbitan utang baru senilai Rp1.000 triliun dapat menambah beban bunga sekitar Rp10 triliun per tahun setelah berlaku satu tahun penuh,” kata Josua.
Beban Bunga Utang 2027 Bisa Lampaui Target Defisit
Kenaikan beban bunga utang menurutnya juga berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap defisit APBN, terutama apabila pertumbuhan penerimaan negara tidak mampu mengimbanginya.
Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan defisit Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB, sementara rencana pembayaran bunganya mencapai sekitar Rp650,3 triliun.
“Ini berarti besarnya pembayaran bunga hampir setara dengan keseluruhan defisit anggaran, sehingga keseimbangan primer secara perhitungan hanya mengalami defisit sekitar Rp21 triliun.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa beban bunga sudah menjadi salah satu faktor utama yang membatasi fleksibilitas fiskal.
Risiko akan meningkat apabila tekanan global menyebabkan rupiah melemah lebih dalam, harga minyak tetap tinggi, dan biaya pembiayaan pemerintah terus meningkat.
Dalam skenario makro yang lebih konservatif, ketika pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,2–5,3%, rupiah berada di kisaran Rp19.000–Rp19.500 per dolar AS, dan biaya pendanaan tetap tinggi, Josua melihat risiko defisit APBN 2027 melebar menuju kisaran 2,75–2,90% terhadap PDB, terutama jika penerimaan pajak meleset dari target sementara kebutuhan subsidi energi dan pembayaran bunga meningkat.
Kisaran ini merupakan skenario risiko, bukan kepastian. Jika beberapa tekanan tersebut terjadi bersamaan tanpa diimbangi kebijakan fiskal, risiko defisit mendekati batas 3% juga tidak dapat diabaikan.
Harus Pastikan Biaya Utang Terkendali
Karena itu, menurut Josua, prioritas pemerintah bukan semata-mata menekan penambahan utang, melainkan memastikan biaya utang tetap terkendali dan setiap tambahan pembiayaan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Pemerintah perlu memperkuat penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan perbaikan administrasi tanpa memperberat dunia usaha yang sedang menghadapi tekanan.
Dari sisi pengeluaran, evaluasi harus diprioritaskan pada belanja yang dampaknya rendah terhadap produktivitas, sementara anggaran untuk infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja tetap dijaga.
“Strategi pengelolaan utang juga perlu diperkuat melalui diversifikasi investor domestik, pengaturan jadwal jatuh tempo yang lebih merata, serta penerbitan SBN secara fleksibel agar pemerintah tidak terpaksa melakukan pembiayaan besar ketika kondisi pasar sedang bergejolak,” kata Josua.
Kredibilitas fiskal dan konsistensi kebijakan juga harus dijaga untuk mencegah kenaikan premi risiko yang justru membuat utang semakin mahal.
(ell)
