Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pembayaran manfaat pensiun belum sepenuhnya didukung dengan aplikasi yang memadai serta basis data kepesertaan yang andal dan mutakhir.

Hal ini tercantum dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2026 oleh BPK, dikutip Kamis (15/10/2026).

Dalam laporan BPK disebutkan, sistem pembayaran manfaat pensiun yang belum memadai ditunjukkan oleh kinerja aplikasi Sistem Informasi Pembayaran Pensiun (SIPP) juga belum dapat melakukan validasi semua tagihan pembayaran pensiun. Selain itu, aplikasi juga belum terintegrasi, serta belum dapat melakukan monitoring pencairan dan penyaluran Dana Belanja Pensiun.

Tak hanya itu, terdapat pula ketidakselarasan data pensiunan PT Taspen (persero) dan PT Asabri (Persero) dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya data pensiunan Taspen dan Asabri yang tidak dapat teridentifikasi ATAU terpadankan pada data BKN berdasarkan Nomor Induk Pegawai atau NIP lama/baru ataupun Nomor Induk Kependudukan (NIK).