Sari mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya mencapai titik keseimbangan ketenagakerjaan dari sisi buruh, pemerintah, serta pemberi kerta. UU tersebut sebelumnya belum dinyatakan ideal.

UU ini juga diharapkan dapat memberikan kepastika hukum, mendorong penciptaan dan perluasan bagi kesempatan kerja, menjaga daya saing kesempatan kerja, hingga mampu beradaptasi dengan dunia kerja modern.

"Penyusunan RUU ini merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja terutama terkait perlindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan perlindungan teknis," kata dia.

(ibn/ell)