Pesangon Pekerja Dikelola Negara, Ekonom Sebut Kebijakan Keliru
Redaksi
20 November 2026 16:58

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menetapkan kebijakan baru bahwa perusahaan wajib mengalihkan dana pesangon pekerja ke dalam dana cadangan pesangon yang akan dikelola terpusat di bawah lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menanggapi kebijakan baru tersebut, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai pemerintah mengambil keputusan yang keliru untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
"Ibarat masalah yang ada itu sakit kepala, tapi diberi obatnya plester oleh pemerintah," ujar Media dalam video pernyataannya di akun media sosial, Jumat (20/11/2026).
Dalam perkembangannya, pemerintah berdalih kebijakan ini diambil karena banyak perusahaan swasta yang tidak membayar pesangon. Menurut dia, persoalan itu seharusnya diatasi dengan memperbanyak pengawas ketenagakerjaan, lalu menjatuhkan sanksi pidana atau sita aset pemilik perusahaan, bukan malah membuat kebijakan baru yang tidak tepat sasaran.
































