Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan implementasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 harus mampu menjangkau pelaku usaha tanpa mengganggu keberlanjutan usaha dan perekonomian.
Pratikno mengatakan pemerintah perlu memastikan kebijakan sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen dan pemerintah daerah.
"Filosofinya sudah benar bahwa ini adalah sertifikasi. Yang perlu kita pastikan adalah bagaimana implementasinya dapat menjangkau pelaku usaha dan tetap menjaga perekonomian," ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (27/09).
"Jangan sampai peraturan yang sudah diputuskan bersama justru menimbulkan hal-hal yang tidak pas dan mengganggu ekonomi," tegasnya.
Pemerintah pun memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 berjalan efektif. Koordinasi tersebut mencakup kesiapan regulasi, integrasi layanan, pendampingan pelaku usaha hingga edukasi kepada masyarakat.
