Sejumlah negara—seperti Brasil, China, India, Indonesia, dan Amerika Serikat—serta Uni Eropa telah mengusulkan atau menerapkan mandat pencampuran biofuel yang lebih tinggi sejak perang Iran pecah.
Mereka juga memperkirakan bahwa jika semua mandat yang diusulkan tersebut diterapkan sepenuhnya, lahan yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan baku biofuel bakal meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2030 dibandingkan level tahun 2023.
Ujungnya, langkah tersebut akan membutuhkan tambahan lahan seluas 36 juta hektare, atau kira-kira seukuran luas wilayah Jerman.
"Kecepatan peningkatan mandat biofuel menimbulkan risiko signifikan karena permintaan bahan baku dapat melonjak lebih cepat daripada kemampuan penerapan kebijakan perlindungan lingkungan, sistem sertifikasi, perencanaan tata guna lahan, dan mekanisme penegakan aturan," kata para penulis.
Mereka menyatakan bahan baku yang ditanam di lahan terdegradasi atau di sela-sela musim tanam bisa membantu mengurangi degradasi lahan, dan bahkan memulihkan kondisi lahan. Namun, kondisi ini umumnya tidak terjadi pada biofuel konvensional atau biofuel generasi pertama.
Biofuel generasi pertama dibuat dari tanaman pangan dan pakan ternak seperti jagung dan tebu. Sementara biofuel generasi kedua—atau biofuel tingkat lanjut—diproduksi dari residu organik dan limbah, seperti minyak jelantah.
"Produksi bahan baku biofuel generasi pertama cenderung berdampak negatif secara neto terhadap degradasi lahan, ketahanan pangan, dan penggunaan air," ungkap para penulis.
Harga minyak mentah telah melonjak hampir 40% sejak perang di Iran dimulai pada akhir Februari, sementara harga gula dan jagung naik sekitar 20%.
(ros)
