Menurut catatan ESI, waktu yang dibutuhkan PLTS dari tahap awal hingga proyek beroperasi penuh atau mencapai commercial operation date (COD) umumnya berkisar antara 1,5 hingga 3 tahun.
“Proses ini terbagi menjadi dua fase utama, tahap pengembangan nonkonstruksi dan tahap konstruksi fisik,” katanya.
Tahap awal mencakup studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan (Amdal), serta perjanjian jual beli listrik (PJBL) atau izin integrasi ke jaringan PT PLN (Persero).
Fase administrasi dan perizinan ini kerap menjadi tahap yang paling memakan waktu, yaitu sekitar 1 hingga 2 tahun sebelum pengerjaan di lapangan dimulai.
Kendati demikian, pengembangan pembangkit listrik EBT lain seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tetap harus direncanakan secara matang untuk jangka menengah dan panjang.
Putra mengingatkan agar pusat data tidak menyerap seluruh pasokan listrik hijau dari proyek-proyek EBT berbiaya paling murah.
Jika hal tersebut terjadi, industri lain dan masyarakat dikhawatirkan hanya akan mendapatkan porsi listrik EBT dari proyek-proyek dengan harga yang lebih tinggi.
Terkait dengan kemampuan finansial, Putra menjelaskan bahwa pengelola pusat data yang mengincar penggunaan listrik hijau secara umum mampu membayar harga premium.
Namun, mencapai pasokan listrik hijau sebesar 100% secara langsung bukan hal yang mudah.
“Pusat data biasanya meningkatkan bauran energi hijau secara bertahap melalui pemanfaatan PLTS atap, PLTS di kawasan industri, serta interkoneksi ke proyek-proyek EBT berskala lebih besar,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara terbuka menggelar karpet merah bagi para investor global untuk menanamkan modal di sektor industri pusat data di Indonesia.
Bahlil menyoroti dinamika global di mana sejumlah negara mulai mengalami krisis dan keterbatasan pasokan energi bersih untuk menyokong operasional data center.
Melihat celah tersebut, Indonesia hadir menawarkan solusi pasokan listrik ramah lingkungan yang stabil, masif, dan tersebar di berbagai pulau strategis.
"Kita tahu bahwa di beberapa negara sekarang kebutuhan terhadap energi sudah mulai ngos-ngosan, apalagi energi baru terbarukan. Data center, wah, ini banyak sekali. Bapak-Ibu semua, tidak perlu ragu para investor kalau membangun data center di Indonesia," kata Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 in Partnership with Enlit Asia di ICE BSD, Selasa (22/9/2026).
Bahlil membeberkan Indonesia dikaruniai bentang alam kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi EBT melimpah.
Sumber daya tersebut mencakup tenaga surya, panas bumi , angin, hingga PLTA skala raksasa.
Diajuga mengatakan pasokan listrik hijau menjadi syarat mutlak bagi para pemain data center dunia yang terikat oleh komitmen keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah Indonesia, lanjut Bahlil, berkomitmen penuh mengawal pencapaian emisi nol bersih pada rentang 2050 hingga 2060.
Keseriusan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, di mana 70% porsinya dialokasikan khusus untuk EBT.
Selain itu, pemerintah tengah meningkatkan akselerasi program PLTS berkapasitas 100 GW yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun.
"Ini bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret," tegas Bahlil.
Bahlil kemudian mengatakan kepada para calon investor pusat data agar tidak melewatkan momentum emas ekspansi di Indonesia.
"Kalau mau investasi, ini momennya sekarang. Ini timing yang pas. Sekarang jangan tanya sumber daya alam, tetapi saya tanya kepada Bapak-Ibu semua, apakah serius atau tidak untuk melakukan investasi di Indonesia?" tegasnya.
Untuk diketahui, pengembangan data center—khususnya green data center (pusat data berbasis energi hijau) —di Indonesia terfokus di beberapa wilayah strategis, terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park di Batam, koridor Jabodetabek (seperti Cikarang dan Karawang), serta wacana pemanfaatan energi panas bumi di wilayah Jawa seperti Kamojang.
Batam menjadi lokasi paling agresif karena posisinya yang dekat dengan Singapura serta akses langsung ke sumber EBT lokal dan regional.
Proyek-proyek ini mulai bergerak secara bertahap sejak periode 2021 hingga 2024, dan akselerasi besarnya ditargetkan rampung pada 2025—2030.
Banyak pemain besar global dan domestik—seperti Singtel, Telkom, hingga HYPER1—yang secara bertahap mulai mengoperasikan komersialisasi data center mereka dengan target operasional berstandar hijau penuh pada dekade ini.
Saat ini, sebagian besar pengembang mengatasi keterbatasan energi terbarukan langsung dengan menggunakan skema Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN serta memasang panel surya atap.
Namun, komitmen pemerintah dan PLN terus diperkuat untuk membangun jaringan transmisi khusus energi terbarukan guna menopang proyeksi lonjakan kebutuhan listrik data center yang diperkirakan melesat drastis dalam beberapa tahun ke depan.
(smr/wdh)
