Dalam pengumumannya, Kredibilitas fiskal dan efisiensi belanja akan tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan APBN. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga kondisi keuangan negara yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas belanja dan memastikan pengeluaran menghasilkan dampak yang efektif serta selaras dengan prioritas nasional.
Ekonom Bank Danamon Indonesia dalam catatan Flash Note terbarunya menyebut, perombakan tersebut sebagai sinyal kesinambungan kebijakan fiskal, bukan perubahan rezim fiskal Indonesia. Peran Suahasil yang telah lama dijalankan di Kementerian Keuangan seharusnya membatasi risiko transisi, sementara latar belakangnya sebagai teknokrat memberikan kesinambungan institusional dalam pengelolaan APBN.
“Secara keseluruhan, kami memperkirakan kebijakan fiskal akan tetap mendukung pertumbuhan dengan tetap mempertahankan batas defisit fiskal 3% sebagai jangkar utama kredibilitas. Prioritas kebijakan ke depan semakin perlu bergeser dari sekadar memperbesar belanja menuju peningkatan kualitas, multiplier, dan keberlanjutan belanja,” papar ekonom Bank Danamon, Senin (14/9/2026)
Terlebih lagi, RHB Sekuritas memandang Suahasil sebagai ekonom yang disegani dan pembuat kebijakan fiskal yang sangat berpengalaman.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia (UI), Suahasil memperoleh gelar Master dan Doktor dari Cornell University. Pengalamannya mencakup posisi Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, disertai perjalanan akademis yang panjang di Universitas Indonesia.
“Penunjukannya seharusnya memberikan kepastian mengenai kesinambungan kebijakan, mengingat pemahamannya yang mendalam terhadap APBN, perpajakan, subsidi, dan berbagai program prioritas pemerintah,” terang RHB Sekuritas dalam catatan terbarunya.
Latar belakang teknokratiknya juga diharapkan dapat menjaga kredibilitas fiskal serta komunikasi yang konstruktif dengan investor.
Kedepannya, investor akan mencermati sikap Suahasil terkait belanja pemerintah, transfer ke daerah, subsidi energi, dan penempatan likuiditas pada bank-bank BUMN.
Komitmen yang kuat terhadap disiplin fiskal dan transparansi pendanaan program prioritas dapat membantu menstabilkan rupiah, obligasi pemerintah, dan saham perbankan.
“Sebaliknya, kebijakan fiskal yang lebih ekspansif atau intervensi kebijakan yang lebih besar dapat mempertahankan tekanan terhadap imbal hasil obligasi dan rupiah, sekaligus meningkatkan ketidakpastian terkait likuiditas dan kondisi pendanaan sektor perbankan,” jelas RHB.
(fad)
