Di sisi lain, Tito memastikan pemerintah telah menggelontorkan bantuan senilai Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di NTT.
Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT memperoleh alokasi Rp40 miliar, sementara delapan kabupaten yang terdampak paling parah masing-masing menerima Rp20 miliar.
Tito menyatakan Kemendagri menempatkan tim pendamping khusus untuk mengawal penggunaan dana itu agar terserap untuk kebutuhan logistik warga, baik yang tinggal di tenda pengungsian maupun yang berada di kawasan-kawasan terisolasi akibat putusnya akses jalan.
Dokumen Kependudukan Hilang
Tito menambahkan, banyak warna yang mengeluhkan mengalami kehilangan dokumen kependudukan gegara rumahnya roboh. Oleh sebab itu, dia menugaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencetak ulang KTP, Kartu Keluarga, dan sejumlah dokumen lain secara langsung di lapangan.
“Kemarin waktu kami datang ke lokasi, permintaan banyak sekali dari warga untuk dokumen yang hilang agar diterbitkan kembali. Khusus Dukcapil, kami mengirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP-el, KK, dan dokumen lainnya," kata Tito.
Hingga Kamis (27/8/2026) sore, tim gabungan yang bertugas di Manggarai Barat telah menerbitkan dan membagikan 1.533 dokumen kependudukan, mencakup KTP elektronik, KK, dan berbagai akta pencatatan sipil.
Operasi serupa turut berlangsung di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Manggarai Timur, dan dijadwalkan berjalan hingga Sabtu (29/8/2026).
Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di NTT, dengan perincian Rp40 miliar untuk provinsi dan Rp20 miliar diberikan untuk setiap kabupaten.
Secara terperinci, dari Rp200 miliar sebesar Rp40 miliar disalurkan ke Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores; Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima oleh pemerintah daerah.
“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto melalui siaran pers, dikutip Senin (31/8/2026).
Dia menegaskan seluruh bantuan telah diterima oleh bupati dan diingatkan agar digunakan khusus untuk kebutuhan penanganan bencana.
“Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” tegas Suharyanto.
(azr)
