Trump mengatakan, melalui kerja sama dengan penjabat presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, sebuah kemitraan dengan sektor swasta telah mengamankan kendali mayoritas AS atas lebih dari 65 miliar barel cadangan terbukti minyak Venezuela.
Seorang pejabat AS mengatakan negara tersebut akan mengendalikan 55% dari produksi efektif usaha patungan tersebut dan memperoleh minyak dengan harga pokok.
Rencana tersebut merupakan intervensi modern yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian negara Amerika Selatan yang pernah disebut Trump sebagai negara bagian AS ke-51.
Langkah ini mengingatkan pada kendali Inggris atas ladang minyak Iran serta pembagian aset Irak di antara negara-negara AS dan Eropa sekitar satu abad lalu.
Kesepakatan tersebut menjadi puncak dari kampanye yang mencakup penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh AS pada Januari, penyitaan kapal tanker minyak Venezuela, serta serangkaian serangan terhadap kapal yang dituduh membawa narkoba dari Venezuela, yang menewaskan lebih dari 200 orang.
Namun, langkah tersebut juga belum teruji dan berpotensi menghadapi gugatan hukum serta perubahan politik di Washington. Belum jelas apakah kesepakatan Trump akan sepenuhnya didukung oleh presiden AS berikutnya atau bagaimana kesepakatan itu dapat bertahan jika terjadi gejolak politik di Venezuela.
“Dorongan pemerintahan Trump untuk mengamankan kepemilikan atas cadangan minyak Venezuela kemungkinan kontraproduktif terhadap investasi jangka panjang di industri tersebut, terutama karena risiko politik yang ditimbulkannya,” tulis Chris Kennedy, pemimpin bidang economic statecraft di Bloomberg Economics, dalam sebuah catatan.
“Sedikit perusahaan yang kemungkinan bersedia melakukan investasi greenfield dalam skala besar mengingat risiko bahwa pemerintahan AS pasca-Trump dapat membatalkan upaya ini, atau bahwa pemerintahan Venezuela baru yang terpilih secara demokratis tidak akan menghormati kesepakatan tersebut,” katanya.
Pengumuman tersebut langsung menuai reaksi keras di media sosial. Sejumlah warga Venezuela menuduh Rodríguez “menggadaikan” minyak negara, sementara lainnya mempertanyakan tidak adanya penyebutan mengenai transisi demokrasi atau jadwal pemilu sebagai bagian dari kesepakatan.
Kritik tersebut dapat memperbesar risiko politik bagi Rodríguez, yang tingkat popularitasnya telah menurun dalam sejumlah jajak pendapat terbaru.
Chevron Corp., satu-satunya perusahaan AS yang saat ini memproduksi minyak di Venezuela, menolak berkomentar. ExxonMobil Holdings Corp. juga menolak berkomentar.
“Yang terpenting, diperlukan peta jalan yang kredibel menuju stabilitas politik yang berkelanjutan untuk meyakinkan perusahaan minyak besar agar menginvestasikan puluhan miliar dolar, terutama untuk membangun unit upgrader mahal yang diperlukan guna mengolah minyak Venezuela yang sangat berat,” kata Clay Seigle, peneliti senior nonresiden di Center for Strategic and International Studies.
Usaha patungan tersebut akan memperoleh konsesi selama 100 tahun untuk ladang-ladang minyak dengan total sekitar 65 miliar barel cadangan terbukti, menurut pejabat tersebut. Entitas baru ini akan menjadi pemegang cadangan terbukti terbesar kedua di antara perusahaan setelah Saudi Aramco, tambahnya.
Bloomberg News sebelumnya melaporkan pada Jumat bahwa AS tengah mengupayakan kepemilikan besar atas cadangan minyak Venezuela melalui potensi kemitraan antara Departemen Pertahanan AS dan Alejandro Betancourt, investor energi kontroversial yang telah menjadi perantara penting antara kedua negara.
Produksi dari usaha patungan baru tersebut akan membantu memasok minyak dengan harga pokok, digunakan untuk mengisi cadangan minyak strategis AS, serta memenuhi kebutuhan militer AS, kata pejabat AS tersebut.
Rodríguez mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui pernyataan di Telegram. Dia menyebut kesepakatan itu “bersejarah” dan mengatakan proyek-proyek minyak akan menghasilkan pajak sebesar US$209 miliar.
Dia mengatakan kesepakatan tersebut mencakup 17 ladang strategis yang menyimpan 65 miliar barel cadangan terbukti, tetapi tidak menyebutkan porsi kepemilikan masing-masing negara.
“Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Alejandro Velasco, profesor madya di New York University. Venezuela “berisiko menjadi arena permainan kapitalisme AS,” ujar Velasco.
Pengumuman ini muncul di tengah persaingan global untuk mengamankan pasokan minyak yang terganggu akibat perang di Iran, serta ketika Trump menghadapi kekhawatiran pemilih terkait harga bensin dan inflasi menjelang pemilu paruh waktu November.
Meskipun produksi minyak mentah Venezuela meningkat tahun ini, negara tersebut hanya memproduksi 1,16 juta barel per hari pada Juli, menurut survei Bloomberg.
Angka tersebut kurang dari setengah produksi satu dekade lalu, mencerminkan eksodus perusahaan energi Barat sebelumnya serta bertahun-tahun minimnya investasi dan korupsi yang membuat sektor minyak negara tersebut berada dalam kondisi porak-poranda.
Langkah Trump sejalan dengan apa yang disebut sebagai “Doktrin Donroe” untuk memperluas pengaruh AS di seluruh Belahan Bumi Barat.
Sejak pasukan AS menggulingkan Maduro dan Rodríguez mengambil alih kekuasaan, Trump berupaya memperbesar pengaruhnya atas negara tersebut serta sumber daya mineral dan minyaknya yang melimpah.
Trump berulang kali membanggakan bahwa sebagian besar minyak mentah Venezuela—serta pendapatan minyaknya—mengalir ke AS.
Rencana tersebut juga sejalan dengan langkah Trump pada periode keduanya untuk melakukan intervensi secara langsung dan mengambil kepemilikan pemerintah federal dalam berbagai usaha komersial yang bertujuan memperkuat rantai pasokan AS untuk semikonduktor, mineral kritis, dan baterai.
(bbn)
