Berton menjelaskan bahwa peningkatan jumlah titik panas berkepercayaan tinggi tersebut berbanding lurus dengan meluasnya area lahan yang hangus terbakar.
"Luas indikatif lahan terbakar hingga 19 Agustus tercatat 38.310 hektare. Hasil citra satelit menunjukkan kenaikan jumlah hotspot dengan kepercayaan tinggi dibanding hari sebelumnya,” jelasnya.
Guna memastikan keakuratan data citra satelit tersebut, tim gabungan di lapangan terus melakukan verifikasi secara intensif melalui patroli darat dan udara.
Di sisi lain, BMKG memperkirakan potensi hujan berintensitas ringan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada 23–29 Agustus 2026. Meski demikian, potensi kemudahan terjadinya karhutla tetap berstatus waspada sepanjang periode tersebut.
Menanggapi situasi krusial ini, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum telah mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kebakaran.
Upaya penindakan hukum dan pengawasan lapangan mulai diperketat, khususnya pada area perkebunan dan konsesi perusahaan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau.
“Dinas Lingkungan Hidup bersama instansi terkait melakukan pengawasan kepatuhan korporasi, penyegelan lokasi lahan terbakar, penerapan sanksi administratif, hingga evaluasi dan ancaman pencabutan izin usaha (PBPH) bagi pelaku pembakaran. Pengawasan telah dilakukan di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Sanggau,” tegas Berton.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pada Sabtu (22/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan kedatangannya ke Kalimantan Barat bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi nyata di lapangan sekaligus memperoleh laporan mengenai situasi terkini.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Prabowo.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa sejumlah pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat serta unsur pemerintah daerah telah hadir untuk mengikuti rapat penanganan karhutla tersebut.
“Pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, telah hadir 8 pimpinan kementerian/lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan. Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” tutur Teddy.
Teddy menuturkan rapat tersebut menjadi langkah awal Prabowo dalam kunjungannya ke Kalimantan Barat untuk melihat langsung situasi karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terkoordinasi.
“Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam satu posko juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak,” katanya.
(smr/ros)
