"Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh ke kami. Makanya kita berusaha secepatnya untuk bisa mengatasi masalah Karhutla ini," imbuhnya.
Untuk diketahui, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan memicu kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang mengancam sektor kesehatan masyarakat di Malaysia. Paparan partikel berbahaya seperti PM2,5 yang terbawa angin musim barat daya menyebabkan penurunan kualitas udara secara drastis di kawasan Sarawak.
Kondisi ini memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata, serta gangguan kesehatan kronis pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Di sektor pendidikan dan sosial, peningkatan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) memaksa pemerintah Malaysia mengambil langkah darurat. Ratusan sekolah di wilayah perbatasan terpaksa ditutup sementara demi melindungi keselamatan fisik serta kesehatan para siswa dari krisis polusi udara.
Selain merusak jam belajar efektif, fenomena ini mengganggu ritme kehidupan harian warga dan memaksa otoritas keagamaan di negara tetangga menyesuaikan durasi aktivitas di ruang publik.
Selain itu, sektor ekonomi dan transportasi di kawasan Asia Tenggara turut menanggung kerugian finansial yang signifikan. Jarak pandang (visibility) yang merosot tajam mengganggu jadwal penerbangan domestik maupun internasional, memicu penundaan penerbangan, serta meningkatkan risiko keselamatan pada jalur pelayaran komersial.
Secara kelembagaan dan geopolitik, krisis kabut asap ini memicu ketegangan diplomatik serta desakan formal antarnegara anggota ASEAN.
Negara-negara tetangga mendorong Indonesia untuk segera memperketat penegakan hukum terhadap oknum pembakar lahan serta mengoptimalkan implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Dikutip dari The Star, Minggu (23/8/2026), Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani masalah kabut asap lintas batas (transboundary haze) yang kembali memengaruhi sejumlah wilayah di kawasan.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan isu tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dengan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dalam rangkaian Pertemuan Konsultasi Tahunan Pemimpin ke-27 (27th Annual Leaders' Consultation/ALC-27) yang berlangsung pada Sabtu (22/8/2026).
"Kami berdua sepakat bahwa mekanisme ASEAN merupakan opsi terbaik. Kami telah meminta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk menangani persoalan ini," ujar Anwar dalam konferensi pers penutupan kunjungan kerja dua hari di Brunei Darussalam, Minggu (23/8/2026).
Sebelumnya, Anwar bersama delegasi Malaysia tiba di Istana Nurul Iman sekitar pukul 11.00 waktu setempat untuk menghadiri ALC-27 yang juga dihadiri Sultan Hassanal Bolkiah.
Situasi ini menempatkan komitmen perlindungan lingkungan Indonesia di bawah sorotan internasional, sekaligus menuntut penanganan tanggap darurat yang lebih masif di tingkat regional.
(smr/ros)
