“Tapi kenyataanya tidak seperti itu. Setiap tahun kita membahas dan menyetujui anggaran postur anggaran kita itu selalu lebih besar untuk pemerintah pusat. Tidak ada yang berani melakukan perubahan untuk itu menurut saya,” terangnya.
Sebagai konteks, tahun ini Kementerian Keuangan memang memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sehingga menjadi Rp693 triliun. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah terbatas. Bahkan semakin memburuk ketika mayoritas daerah memiliki ruang yang sempit untuk merealisasikan pendapatan dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari produktivitas ekonomi di daerah.
Ditambah, banyak daerah yang tidak memiliki arus kas untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tercatat 39 pemerintah daerah dilaporkan tidak mampu membayar gaji PPPK sampai akhir tahun. kini tidak mampu membayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
K/L Usul Tambah Anggaran 2027 Rp984 T
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyebut K/L mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp984 triliun untuk tahun anggaran 2027. Bila disepakati, anggaran tersebut akan naik 57,16% dibandingkan anggaran belanja K/L pada 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.
Banggar DPR menyatakan usulan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
“Akan kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing. Pagu-nya Rp1.389,84 triliun. Usulan tambahannya Rp 984 triliun,” kata Said, saat memimpin rapat kerja Banggar DPR Senin (29/6/2026).
Dengan tambahan tersebut, total anggaran K/L yang diajukan ke pemerintah mencapai Rp2.373,94 triliun pada 2027.
Menurut Said, penyampaian usulan tambahan anggaran tersebut memang berada di luar agenda rapat. Namun, Banggar memilih menyerahkannya melalui forum resmi agar seluruh proses berlangsung secara terbuka dan sesuai mekanisme, serta tidak terkesan melalui "jalur belakang".
“Secara resmi kami akan sampaikan ke pemerintah hari ini karena pasti tidak boleh lewat pintu belakang. Tiba-tiba saya ketemu Pak Purbaya, saya serahkan. Nah ini forum resmi, jadi akan kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut keputusan akhir mengenai tambahan anggaran belanja K/L ini berada di tangan Bendahara Negara. Nantinya, nilai rancangan belanja K/L untuk anggaran 2027 akan disampaikan pemerintah saat pembacaan Nota Keuangan bersama RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026.
(lav)
