Salah satu poin utama dari kesepakatan bernilai puluhan miliar dolar tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi, apabila kajian yang dilakukan secara bersama oleh AS dan Arab Saudi menyimpulkan bahwa langkah tersebut memang diperlukan, menurut laporan The Wall Street Journal yang pertama kali memberitakan masalah tersebut.
Kedua negara menandatangani kesepakatan ini di saat AS tengah terlibat dalam operasi militer aktif di Timur Tengah. Donald Trump sebelumnya menyatakan operasi itu bertujuan menghancurkan program nuklir Iran dan mencegah penyebaran senjata nuklir. Konflik tersebut juga diwarnai serangkaian serangan Iran terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk Persia, termasuk pembangkit listrik.
"Jika isi perjanjian yang dilaporkan itu benar, maka ini menandai perubahan kebijakan nonproliferasi AS dan berpotensi memicu perlombaan nuklir di Timur Tengah," ujar analis Bloomberg Economics, Dina Esfandiary. "Amerika Serikat memberikan kepada Arab Saudi sesuatu yang selama ini mereka perangi dari Iran, yaitu pengayaan uranium."
"Bagi Arab Saudi, ini bukan sekadar soal sektor nuklir. Ini adalah upaya memperkuat keterlibatan AS dalam sistem keamanan mereka, yakni terus mencari cara agar Amerika memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan Arab Saudi," tambah Esfandiary.
Ketika ditanya mengenai kesepakatan tersebut pada Rabu (22/7), Wright mengatakan bahwa perjanjian itu memuat "standar perlindungan nuklir tertinggi untuk keselamatan nuklir serta pencegahan proliferasi."
Perjanjian tersebut selanjutnya akan diajukan ke Kongres AS, yang harus memperoleh mayoritas suara yang cukup untuk memveto apabila ingin menggagalkannya.
Senator Edward Markey dari Partai Demokrat, yang selama ini menjadi salah satu pengkritik utama upaya pemerintah mencapai kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi, mengatakan dalam pernyataannya bahwa kesepakatan tersebut berisiko "mengancam keamanan Amerika Serikat dan para sekutunya di Timur Tengah dengan membuka peluang proliferasi nuklir di Arab Saudi serta memicu perlombaan senjata di kawasan."
Kesepakatan dengan Arab Saudi juga dapat membantu perusahaan-perusahaan AS memperoleh pijakan di kawasan Timur Tengah, tempat para pesaing mereka, terutama Rusia, telah lebih dulu aktif. Turki dan Mesir, dua ekonomi terbesar di Timur Tengah sekaligus sekutu utama AS, saat ini bekerja sama dengan perusahaan energi atom milik negara Rusia, Rosatom, dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Unit pertama pembangkit di Turki dijadwalkan mulai beroperasi tahun ini.
Perjanjian kerja sama teknologi nuklir sebelumnya, seperti dengan Jepang, secara tegas melarang pengayaan uranium maupun pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas. Namun, awal tahun ini Gedung Putih mengirim laporan setebal tiga halaman kepada Kongres yang berisi argumentasi untuk berbagi teknologi nuklir sensitif dengan Riyadh, termasuk kemungkinan kerja sama dalam pengayaan uranium dan pemrosesan ulang plutonium. Dokumen yang diperoleh Bloomberg itu menyebutkan bahwa kesepakatan semacam itu akan mendukung kepentingan keamanan AS sekaligus memberi Washington pengawasan yang lebih besar terhadap program nuklir Arab Saudi.
Sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, pemerintahan Presiden Joe Biden sempat mempertimbangkan kerja sama nuklir dengan Arab Saudi sebagai bagian dari kesepakatan regional yang lebih luas. Dalam skema tersebut, Arab Saudi akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, sementara Israel memberikan sejumlah konsesi kepada Palestina.
Presiden Democratic Majority for Israel, Brian Romick, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kesepakatan tersebut merupakan "kesalahan strategis besar" karena memberikan konsesi kepada Arab Saudi tanpa memperoleh imbalan apa pun.
Kelompok pemantau nonproliferasi nuklir juga menilai kesepakatan ini akan menjadi preseden bagi negara-negara lain di Timur Tengah untuk menuntut hak memperkaya bahan bakar nuklir sendiri, sehingga membawa mereka hanya selangkah lagi menuju kemampuan memproduksi senjata nuklir.
Henry Sokolski, Direktur Eksekutif Nonproliferation Policy Education Center, mengatakan melalui email bahwa pemerintahan Trump sedang "mengandalkan pemikiran yang terlalu optimistis" dengan menganggap ada mekanisme pengamanan yang dapat mencegah Arab Saudi memperkaya uranium untuk senjata nuklir. "Faktanya, perlindungan seperti itu tidak ada."
(bbn)
