"Penyaluran pembiayaan akan tetap diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI, dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian," papar Hery.
Menurut dia, tambahan likuiditas berpotensi memperkuat kapasitas intermediasi perbankan dengan permintaan pembiayaan yang sehat serta prospek usaha nasabah di berbagai sektor ekonomi.
Hingga Maret 2026, total pembiayaan BRI secara bank only tercatat sebesar Rp1.358 triliun, mayoritas disalurkan kepada UMKM dan sektor riil. Ke depan, BRI akan terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki dampak berlapis terhadap perekonomian.
"Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional," imbuh Hery.
Guna mengimbangi pembiayaan tersebut, emiten bersandi saham BBRI ini juga akan terus menggenjot perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya pada pos dana murah (CASA) melalui penguatan ekosistem digital Perseroan.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sempat menarik likuiditas yang pernah ditempatkan di Himbara untuk dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). Namun, dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan berencana kembali menempatkan likuiditas tersebut ke Himbara dengan nilai sekitar Rp380 triliun. Dana tersebut setidaknya akan didistribusikan kepada lima bank BUMN, yakni BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
(lav)
