Walhasil, ujarnya, jika gangguan listrik terjadi akibat proses pengurusan kontrak ataupun pengiriman, hal tersebut sudah diluar dari kewenangan Ditjen Minerba.
“Terkait dengan scheduling kan bukan di Minerba. Akan tetapi, mudah-mudahan ke depan ini pelajaran yang berharga, mudah-mudahan tata kelolanya di pengadaan di PLN sudah [diperbaiki],” tegas Tri.
Dua PLTU
Dia juga mengungkapkan dua PLTU batu bara yang sempat mengalami gangguan adalah PLTU Cilacap 1 dan PLTU Cilacap 4 atau 3A.
Tri mengklaim tak terjadi kendala pada dua unit pembangkit di PLTU Cilacap, melainkan hanya dilakukan perawatan atau maintenance.
Adapun, PLTU Cilacap 1 berkapasitas 300 megawatt (MW) dan beroperasi secara komersial pada September 2006 menggunakan teknologi subcritical boiler.
Sementara itu, PLTU Cilacap 4 atau 3A berkapasitas 1000 MW dan beroperasi komersial pada 2019.
“PLTU itu PLTU Cilacap 1 sama 4. Gitu, insyaallah sudah tidak ada masalah kira-kira. Sebenarnya maintenance sih,” kata Tri, yang juga Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan tiga penyebab terjadinya pemadaman bergilir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Bahlil menyatakan permasalahan pertama adalah terkait dengan persoalan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
Kendati begitu, dia tak menjelaskan lebih lanjut ihwal permasalahan yang sempat terjadi di salah satu PLTG di Pulau Jawa.
Adapun, PLTGU Jawa 1 sempat disebut-sebut menjadi salah satu penyebab pemadaman bergilir tersebut. Namun, PT Jawa Satu Power selaku pengelola menyatakan pembangkit beroperasi normal meskipun terdapat pemeliharaan.
Kedua, lanjut Bahlil, adalah permasalahan dalam pemenuhan batu bara kalori medium untuk pembangkit PLN dan swasta.
Dia menegaskan dari total kebutuhan PLTU sebesar 154 juta ton, 134 juta ton kontrak batu bara telah diteken kontraknya.
Selain itu, Kementerian ESDM juga sudah menugaskan perusahaan batu bara untuk memasok 180—190 juta ton batu bara ke PLTU PLN dan swasta.
“Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026).
Bahlil juga menegaskan Kementerian ESDM telah membantu PLN untuk bisa mendapatkan batu bara kualitas sedang yang dibutuhkan pembangkit.
Persoalan ketiga, bahlil meminta PLN untuk segera melakukan pemeliharaan sistem pembangkit dan jaringan kelistrikan agar layanan setrum masyarakat tetap andal.
“Tadi PLN menyampaikan kepada saya dalam rapat bahwa mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya; karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator,” ujar Bahlil.
Direktur Manajemen Pembangkit PLN Rizal Calvary Marimbo mengumumkan perseroan telah mengamankan pasokan batu bara sebanyak 163 juta ton untuk kebutuhan PLTU sepanjang tahun ini.
Rizal menyatakan mulanya perseroan mendapatkan komitmen pasokan batu bara sekitar 152 juta ton, tetapi dalam perkembangannya kini meningkat menjadi 163 juta ton.
“Sekarang saja kita sudah dapat komitmen RKAB itu 160 juta. Dari awalnya cuma sekitar 152 [juta ton], sekarang jadi 163 [juta ton]. Betul [pasokan aman hingga Desember 2026],” kata Rizal ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).
Pada tahap awal, Rizal menyatakan PLN mendapatkan kepastian stok dari delapan pemasok, antara lain; PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Indominco Harapan Mandiri, dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
(azr/wdh)
