Di tengah kekhawatiran dunia terhadap potensi krisis energi akibat konflik geopolitik, Indonesia juga dinilai memiliki posisi yang relatif aman.
Berdasarkan analisis risiko global, Indonesia berada dalam kategori negara dengan eksposur rendah terhadap gangguan energi dan memiliki kapasitas penyangga yang kuat. Skor ketahanan energi Indonesia mencapai 77%, lebih tinggi dibandingkan Tiongkok yang berada di level 76%.
Purbaya menjelaskan, ketahanan tersebut ditopang oleh kondisi fiskal yang tetap terjaga. Pemerintah secara konsisten menjaga defisit anggaran di bawah batas 3% sesuai amanat undang-undang.
Sehingga APBN memiliki ruang yang cukup untuk berfungsi sebagai shock absorber ketika terjadi gejolak eksternal.
“Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel,” sebutnya.
Dari sisi domestik, sejumlah indikator juga menunjukkan aktivitas ekonomi yang terus bergerak ekspansif. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada pada level 50,0.
Sementara likuiditas perekonomian tumbuh 14,8% secara tahunan. Kredit perbankan juga meningkat 11,5% yoy, mencerminkan masih kuatnya permintaan dan aktivitas investasi di dalam negeri.
Kinerja sektor eksternal turut memberikan bantalan tambahan bagi perekonomian nasional. Indonesia berhasil mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut.
Selain itu, cadangan devisa tercatat mencapai USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Pemerintah menilai kekuatan ekonomi tersebut mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sepanjang 2026, Indonesia menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru yang berkontribusi menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,68%.
Sementara itu, efektivitas program perlindungan sosial juga mendorong penurunan angka kemiskinan dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025.
Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga mulai diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah saat ini tengah mempercepat implementasi delapan klaster prioritas pembangunan nasional yang mencakup ketahanan pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, hingga mitigasi bencana.
Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat hilirisasi industri, penguatan ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja, serta program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi. Seluruh agenda tersebut diperkuat melalui digitalisasi, reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan diplomasi ekonomi.
“Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata,” pungkasnya.
(ain)
