Satu perusahaan kabarnya memiliki 100 ribu pakaian; dan satu perusahaan lainnya sebanyak 25 ribu pakaian.

"Disebutin baru dua. Saya tak tau totalnya berapa. Nanti kita liat seperti apa," ujar Purbaya.

Dia mengklaim, Kemenkeu pada dasarnya setuju terhadap upaya membantu para korban bencana asalkan sesuai aturan. Dia mengungkit penolakannya terhadap rencana pejabat Kemenkeu yang akan menggunakan balpres pakaian bekas impor ilegal untuk korban banjir.

"Itu bukan dari balpres. Tapi dari pabrik, di kawasan berikat, mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat. Kita lihat lah. Kan itu bukan barang ilegal," kata dia.

(dov/frg)