Menurut Shinta, kebijakan UMP berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja. Sehingga, kebijakan pengupahan memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan investasi dan perluasan kesempatan kerja.
Oleh sebab itu, formula UMP 2026 dan penentuan nilai alpha yang akan ditetapkan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri.
"Kenaikan upah yang moderat, berbasis formula objektif dan selaras produktivitas menjadi kunci agar industri tetap bertahan, pekerja terlindungi, dan perekonomian terus tumbuh," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto menambahkan kebijakan yang adaptif diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga. Dalam konteks penetapan alpha, perlu dipahami bahwa alpha merupakan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
"Besaran alpha harus ditetapkan secara proporsional, karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor tenaga kerja. Tapi juga pada faktor produksi lainnya seperti investasi/modal, teknologi, dan total factor productivity (TFP)," tambahnya.
Darwoto menambahkan, penetapan nilai α yang proporsional akan menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha. Khususnya menciptakan stabilitas dan daya saing sektor industri serta sektor-sektor padat karya yang sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja.
(ell)
