Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI Tifatul Sembiring meminta agar proses verifikasi calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dilakukan secara ketat. Dia mengingatkan agar persoalan administrasi termasuk keabsahan ijazah, tidak kembali menjadi polemik setelah Wapres baru terpilih.

Tifatul mengatakan, MPR telah menyepakati pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen calon Wapres. Pemeriksaan mencakup persyaratan ijazah, administrasi, hingga kesehatan.

Menurut dia, verifikasi tersebut penting untuk memastikan calon yang diajukan Presiden Prabowo benar-benar memenuhi seluruh persyaratan konstitusional. Supaya hasil pemilihan tidak kembali menghadapi gugatan maupun persoalan hukum di kemudian hari.

“Kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” kata Tifatul dikutip Minggu (15/11/2026).

Dia mengibaratkan tim verifikasi MPR memiliki fungsi serupa Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni memastikan seseorang memenuhi syarat untuk menjadi calon sebelum mengikuti proses pemilihan.

“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” tegasnya.

Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Tim tersebut bertugas menelaah ketentuan dan menyiapkan ketetapan terkait pemilihan Wapres pengganti.

Tifatul menyebut Fraksi PKS memperoleh masing-masing tiga kursi dalam kedua tim tersebut. Namun, penentuan anggota yang akan mewakili PKS masih akan dibahas secara internal.

Adapun rapat gabungan MPR menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wapres. Presiden diberikan waktu paling lama 14 hari untuk memberikan jawaban.

MPR menargetkan pemilihan Wapres pengganti melalui sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB. Proses tersebut akan dilanjutkan dengan pelantikan dan pengesahan Wapres terpilih.