Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan total 13 korban dan 13 tersangka. Salah satu modus yang ditemukan, perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran di Rusia dengan iming-iming gaji US$3.000 per bulan dan bonus hingga US$35.000.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengatakan, lima perkara tersebut mencakup penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, praktik pengantin pesanan dengan warga negara China, serta perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia.

“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri,” kata Nurul, dikutip Minggu (15/11/2026).

Dia menegaskan, TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Modusnya juga semakin berkembang dengan memanfaatkan media sosial, teknologi, dan kondisi ekonomi masyarakat yang rentan.

Dalam perkara pertama, penyidik mengungkap dugaan penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Kasus tersebut bermula dari perekrutan perempuan berinisial M yang dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji Rp1,2 juta.

Korban diberangkatkan pada Agustus 2024. Namun, pada Februari 2026, keluarganya menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi.

Dalam perkara ini, polisi menetapkan lima tersangka yang diduga berperan sebagai perekrut lapangan, sponsor, hingga pihak perusahaan yang mengurus dokumen dan visa. Salah satu perusahaan yang disebut dalam penyidikan adalah PT Alpa Nusantara Perdana.

Perkara kedua melibatkan perekrutan tujuh perempuan dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki.

Para korban telah difasilitasi pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan, penampungan, dan tiket perjalanan. Namun, keberangkatan mereka berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam kasus ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, perkara ketiga berkaitan dengan dugaan perdagangan perempuan melalui modus pengantin pesanan atau bride trafficking. Para korban dijanjikan akan dinikahkan dengan warga negara China dengan iming-iming mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Hasil penyidikan menemukan dugaan jaringan perdagangan perempuan yang melibatkan agen di Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin.

Nurul mengungkapkan, nilai transaksi untuk setiap perempuan dalam jaringan tersebut diperkirakan mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta. Dalam perkara ini, penyidik mengidentifikasi tiga korban dan menetapkan tiga tersangka.

Para tersangka diduga memiliki peran berbeda, yakni sebagai pengantin pria, perekrut, serta pihak yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.

Adapun dua perkara lainnya berkaitan dengan perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia. Dalam perkara keempat, lima WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, dan tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.

Para korban dijanjikan gaji US$3.000 serta bonus penandatanganan kontrak sebesar US$10.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.

Dalam perkara ini, polisi menetapkan satu tersangka berinisial MI yang diduga bertindak sebagai penanggung jawab perekrutan. MI disebut memperoleh keuntungan US$1.000 untuk setiap orang yang direkrut melalui dompet aset kripto.

Pada perkara kelima, perekrutan dilakukan melalui media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Para calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar US$35.000 atau sekitar Rp620 juta, gaji US$3.000 per bulan, serta biaya keberangkatan gratis.

Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia. Sementara itu, tiga orang lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

Penyidik menetapkan dua tersangka berinisial IG dan HS dalam perkara tersebut. Keduanya telah ditahan.

“Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut,” tegasnya.

PT Alpa Nusantara Perdana Dicabut Izinnya

Di sisi lain, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol. Guritno Wibowo mengatakan pemerintah telah mencabut izin usaha penempatan PMI milik PT Alpa Nusantara Perdana (ANP) yang diduga terlibat dalam perkara penempatan pekerja migran nonprosedural ke Arab Saudi.

Guritno menjelaskan, Kementerian P2MI sebelumnya telah menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan PMI pada 30 September 2025 melalui Keputusan Dirjen Perlindungan Nomor 20 Tahun 2025.

Sanksi tersebut berakhir pada 17 November 2025 setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Namun, perusahaan tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.

Pada Februari 2026, kembali muncul pengaduan terkait pekerja migran bernama Sudari SM yang meninggal dunia di Arab Saudi. Hasil pendalaman menemukan dugaan keterlibatan PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS, meskipun nama korban tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan perusahaan kepada kementerian.

“Mengingat pelanggaran kembali terjadi pada masa pengawasan, Kementerian P2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP2MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tanggal 10 September 2026,” jelas Guritno.

Dengan pencabutan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk menjalankan usaha penempatan pekerja migran Indonesia.

Sementara itu, Kasubdit III Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan para tersangka dalam lima perkara tersebut dijerat dengan Pasal 4, Pasal 10, dan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Yolanda mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran menjadi tentara asing dengan iming-iming gaji dan bonus besar. Tawaran tersebut dapat menjadi modus perdagangan orang apabila perekrutan dilakukan dengan tipu muslihat dan berujung pada eksploitasi.

“Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor,” tegas Yolanda.