Dr. Kim Sungchol menjelaskan bahwa program yang melibatkan perubahan besar dan skala nasional, seperti MBG, memerlukan fondasi yang kuat: penelitian (research), mekanisme yang jelas, serta dukungan penuh dari pemerintah (kerajaan).

"Itu memerlukan penelitian, memerlukan mekanisme, memerlukan dukungan kerajaan. Itulah kenapa saya percaya bahwa inisiatif kerajaan ini benar-benar mendukung dan bermanfaat," pungkasnya.

Program utama Presiden Prabowo tersebut, banyak menimbulkan kecelakaan diantaranya adalah kasus keracunan yang terjadi terhadap sejumlah siswa di wilayah Bandung Barat. Bahkan, keracunan massal tersebut hingga diterapkan status Kejadian Luar Biasa.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji akan kembali melakukan peninjauan ulang terhadap pemberian ataupun penyaluran makan gratis tersebut. Beberapa waktu lalu, Presiden juga memerintahkan BGN untuk melibatkan lintas sektor untuk mengatasi kasus serupa agar tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Atas hal tersebut, Kementerian Kesehatan, yang ditugaskan untuk mengawasi makanan yang akan dibagikan dalam program tersebut, bahkan menambahkan satu wakil menteri yang akan bertugas untuk mengawasi program tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa alasan Presiden PRabowo menambah satu Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus untuk ditugaskan mengawasi program makan bergizi gratis.

“Maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” katanya kepada wartawan.

Dengan demikian, Kementerian Kesehatan saat ini dipimpin oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, serta dua Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono dan Benyamin Paulus Octavianus.

(smd/spt)