Minat asing yang masih suram itu, nyatanya tak menghalangi reli harga di berbagai aset di pasar domestik. IHSG mencetak penguatan dua hari beruntun, berbalik arah dari tadinya ambles usai pengumuman reshuffle kabinet. Pada pembukaan perdagangan Jumat pagi ini, IHSG kembali dibuka hijau dengan penguatan 0,92% di level 7.819.

Adapun di pasar SUN, pada perdagangan Kamis, yield juga turun tajam di mana INDOGB tenor 2Y terpangkas 4,6 basis poin (bps), tenor 5Y bahkan turun hingga 8 bps, disusul tenor 10Y juga turun 3,9 bps serta tenor panjang 30Y terpangkas 2,7 bps.

SUN denominasi dolar AS juga reli harga ditandai dengan penurunan yield tenor 10Y sebanyak 3,6 bps bersama 30Y. Sedangkan tenor 2Y hanya berubah sedikit turun 0,5 bps. Reli masih berlanjut pada perdagangan pagi ini di mana yield SUN 5Y turun 2,1 bps dan 10Y turun 4,1 bps.

Sedangkan nilai tukar rupiah dibuka menguat lagi untuk tiga hari perdagangan berturut-turut, kini ada di level Rp16.395/US$.

Risiko Defisit Fiskal

Tak turutnya investor asing 'berpesta', kemungkinan berkaitan dengan masih adanya kesangsian akan jurus kebijakan yang dilontarkan sejauh ini. Investor memilih sikap lebih berhati-hati alias wait and see untuk mendapatkan gambaran lebih jelas.

Kebijakan Menteri Purbaya menempatkan uang kas pemerintah, Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN merupakan kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya bila menyoal nilai.

Pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan yang kala itu masih di bawah komando Sri Mulyani menempatkan Rp16 triliun SAL di bank-bank Himbara agar mereka bisa menyalurkan pinjaman murah bagi program Koperasi Merah Putih. Serta sebagian dialokasikan untuk mendukung program perumahan rakyat.

"SAL belum pernah ditransfer ke bank dalam skala sebesar ini. Penarikan dana dalam jumlah besar dalam SAL pada akhirnya dapat mengurangi fleksibilitas fiskal mengingat peran SAL sebagai dana kontingensi untuk menutupi kekurangi defisit fiskal," kata Ekonom Maybank Securities Pte., Brian Lee, dilansir dari Bloomberg News.

Meski demikian, masih ada sisa SAL senilai Rp230 triliun di mana itu dinilai cukup besar, setara 1% dari Produk Domestik Bruto.

Dalam pernyataan terakhir kemarin malam, Menteri Purbaya memberi sinyal akan kembali membahas ulang penetapan proyeksi angka defisit APBN untuk 2026 mendatang. Sebelumnya, target defisit RAPBN 2026 ditetapkan sebesar 2,48%.

"Ada perubahan sedikit pasti," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis kemarin. "Bisa berubah. Bisa naik, bisa turun," kata Menkeu.

Masalah Permintaan

Pengamat ekonomi Irman Faiz menilai, kebijakan penyuntikan likuiditas seperti digeber oleh Menkeu Purbaya demi menaikkan peredaran uang berpotensi mendorong inflasi jangka panjang, alih-alih pertumbuhan riil. "Likuiditas dibanjiri ketika demand tetap lesu. Yang naik hanya harga aset (pasar modal)," kata Irman.

Likuiditas perbankan sebenarnya juga masih terjaga. Berdasarkan paparan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur terakhir pada Agustus lalu, likuiditas bank dinilai masih baik yang tecermin dari tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,08% pada Juli 2025.

Penambahan likuiditas ekstra ketika permintaan kredit masih belum bangkit,dikhawatirkan akan menggiring limpahan itu melulu ke aset keuangan lagi seperti SBN atau SRBI. Meski belakangan, Menteri Purbaya mewanti-wanti agar bank tak memakainya untuk membeli surat utang melainkan untuk pinjaman ke sektor riil. 

"Tujuannya adalah agar bank memiliki lebih banyak uang tunai dan bank tidak boleh menempatkannya di tempat lain selain dalam bentuk kredit. Kita sedang memaksa mekanisme pasar untuk bekerja," kata Purbaya.

Di sisi lain, ekonom menilai, ketimbang otoritas fiskal 'bermain' di ranah likuiditas yang sebenarnya wilayah kewenangan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan sebaiknya fokus pada fungsi utama fiskal. Yaitu, realokasi, redistribusi dan stabilisasi makro lewat belanja dan pajak.

"Quick win adalah belanja. Selama ini yang bikin lambat adalah serapan DIPA, lalu belanja daerah yang lambat. Untuk itu mempercepat disbursment belanja pemerintah adalah yang diperlukan sehingga fiscal multiplier berjalan. Bisa dengan cara adjust KPI untuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah," jelas Irman.

Menambah likuiditas akan berhasil mendorong pertumbuhan bila sektor riil berjalan. "Bila tidak, ujung-ujungnya seperti masa pandemi, [likuiditas] lari ke SBN lagi karena tidak mungkin bank membiarkan uangnya mengendap di sistem karena menjadi costly karena bank harus bayar bunga," tambah Irman.

Reinflasi Ekonomi

Pandangan berbeda dilontarkan oleh Chief Economist Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian. "Purbaya adalah Menteri Reflasi, kebijakan meningkatkan likuiditas perbankan adalah langkah yang telat," katanya.

Selama bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tertahan oleh kebijakan kontraksi dari aliran darah ekonomi, yakni keuangan, karena perekonomian tertahan oleh siklus dolar AS dan hal-hal lain yang memaksa kita bertahan dalam dogma stability over growth. 

Namun, kondisi masa kini  mengharuskan pemerintah untuk memberikan support ekonomi secara langsung di tengah pelemahan daya beli dan mesin perputaran ekonomi yang ngadat. Saat ini, ekonomi tumbuh, tapi tidak berputar sehingga membuat banyak masyarakat yang tidak menikmati pertumbuhan. 

Fakhrul mengatakan, reflasi adalah kebijakan dimana pemerintah secara terkoordinasi melakukan peningkatan tingkat perekonomian dan aggregate demand ke tingkat yang seharusnya.

Kebijakan ini dilakukan dengan mengarahkan belanja dalam jumlah besar kedalam sektor-sektor tertentu untuk meningkatkan tenaga kerja yang kemudian meningkatkan perekonomian.

Beberapa negara tercatat pernah melakukan kebijakan serupa, yakni Amerika Serikat pada tahun 1930an ketika ada kemerosotan ekonomi. Juga Jepang lewat Abenomics juga sukses melaksanakan reflasi.

Pekerjaan selanjutnya, menurut Fakhrul, setelah menempatkan dana pemerintah di perbankan adalah, pemerintah harus secepatnya merealisasikan dan meningkatkan kualitas belanja, terutama untuk program hasil terbaik cepat seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, pembangunan rumah dan lain sebagainya. 

Selain itu, untuk memastikan stimulus ini tepat sasaran, Fakhrul berpendapat program seperti insentif untuk rekrutmen pegawai baru untuk perusahaan sektor padat karya harus ditingkatkan.

"Pemerintah bisa memberikan bantuan kepada tenaga kerja lewat bantuan kepada perusahaan dengan membayar sebagian gaji dari pegawai baru. Ini diperlukan karena pengusaha saat ini juga sedang dalam fase bertahan," katanya.

(red)